Tanya Jawab Seputar Ulil Amri

Masalah ini adalah masalah yang sangat pelik dan kaum muslimin berbeda pendapat dalam masalah ini. antum dengan pendapat antum diatas, akan disebut sebagai orang yg memiliki sedikit sifat KHAWARIJ oleh orang2 salafy. Dan mungkin antum pun akan menyebut orang2 salafy sebagai orang2 yg memiliki sedikit sifat MURJIAH dg pendapat mereka dalam masalah ulil amri ini.

Respon: Tidak apa-apa, mereka mau menyebut apapun. Sebutan mereka bukan tujuan ibadah kita, alhamdulillah. Kata Al Albani, kalau selalu menuruti omongan manusia, sampai kapanpun mereka akan selalu mencela kita. Sekedar mengingatkan, Syaikh Ahmad Syakir dan Syaikh Sayyid Sabiq rahimahumallah, beliau berdua termasuk ulama ahli hadits yang sangat kritis kepada pemimpin sekuler. Lagi pula, kalau Antum mau jujur, coba jawab pertanyaan ini: memang sejak kapan kaum Muslimin di dunia ini mengenal sejarah pemimpin/UU sekuler? Apakah sejak ribuan tahun lalu, atau baru puluhan tahun lalu?

Anehnya, walaupun secara semangat dan konstitusi negara kita ini tidak berdasar kepada alquran dan alhadits, akan tetapi negara kita ini masih memberikan kebebasan kepada setiap warganya untuk menjalankan syiar2 islam, sehingga kurang cocok juga bila kita menyebutnya sebagai negara kafir.

Respon: Selama Antum membaca tulisan-tulisan saya, apakah Antum pernah membaca bahwa saya memvonis kaum Muslimin di negeri ini sebagai kaum kafir penghuni negara kafir? Alhamdulillah, hal itu tidak saya lakukan. Tapi kalau saya ditanya, lalu bagaimana kita katakan tentang keadaan di Indonesia ini? Jawaban saya: “Negara Indonesia bukanlah negara Islami, tetapi negara yang menerapkan sistem jahiliyyah, karena tidak berdasar Syariat Islam.” Sangat jelas, tidak ada yang ditutup-tutupi.

Dan, Sudah kita ketahui bahwa kondisi pemimpin itu sesuai dengan kondisi rakyatnya, negara dan pemimpin kita tidak islami, walaupun ia beragama islam, mungkin dikarenakan rakyatnya juga yg tidak islami, walaupun mayoritas mereka adalah beragama islam.

Respon: Saya tidak selalu sepakat dengan pandangan ini. Singkat kata, saya menolak. Tetap saja, posisi pemimpin (pengendali kekuasaan) sangatlah besar pengaruhnya, apalagi di negeri dengan corak mental seperti bangsa kita ini. Pemimpin tetaplah sangat kuat pengaruhnya. Alasannya sebagai berikut:

1. Kalau Antum perhatikan hewan-hewan, rata-rata membentuk koloni, dan setiap koloni ada pemimpinnya. Hewan-hewan itu menuruti arahan pemimpin mereka. Ini adalah dalil dari fitrah kehidupan hewan.

2. Secara logika, pemimpin disebut ra’is (kepala). Kepala manusia disebut ra’sun, dalam bahasa Arab. Ini bukan kebetulan. Arah hidup manusia, tergantung kepalanya. Kalau kepalanya beres, beres juga kehidupannya.

3. Ucapan Qadhi bin Iyadh dan para Salaf, “Kalau aku punya doa yang makbul, tentulah akan aku doakan para penguasa.” Alasannya, kalau penguasa itu baik, maka baik pula kehidupan rakyatnya.

4. Fakta sejarah, di berbagai negara, termasuk di dunia Islam; keadaan masyarakat akan menjadi baik ketika dipimpin para pemimpin yang baik. Ummat ini menjadi baik di masa Khalifah Rasyidah Ra, di masa Umar bin Abdul Aziz, di masa Harun Al Rasyid, di masa Shalahuddin Al Ayyubi, di masa Muhammad Al Fatih, dll.

5. Ibnu Taimiyyah rahimahullah menulis kitab Siyasah Syar’iyyah. Salah satu isinya, beliau membahas Al Qur’an Surat An Nisaa’ ayat 59. Ayat ini menurut beliau ditujukan kepada para penguasa kaum Muslimin. Bunyinya, “Innallaha ya’murukum an tu’addul amanati ila ahliha, wa idza hakamtum bainan naasi an tahkumu bil ‘adli”.

6. Begitu kuatnya pengaruh pemimpin politik dalam kehidupan, maka para anggota gerakan Freemasonry dkk. mereka membuat klub-klub seperti Rotary, Lions Club, dll. Tujuannya, untuk menyetir para penguasa agar selalu memuluskan agenda-agenda mereka. Caranya, mereka membanjiri para penguasa itu dengan hadiah harta benda, bisnis, dan sebagainya. Imbalannya, mereka meminta penguasa itu mendukung kehidupan sekuler, anti Islam. Missi mereka, bisa dikatakan 95 % sukses di negeri-negeri Muslim.

Maka dari itu, saya terus terang SANGAT JENGKEL dengan asumsi-asumsi seperti yang Antum sampaikan itu, dan saya sudah mendengar pemikiran seperti itu sejak lama.

Tapi yg jadi pertanyaan ana adalah siapakah yg layak dijadikan ulil amri di indonesia pada saat ini apakah MUI, pemimpin ormas, ketua DKM, ulama A, atau siapa? Atau menurut antum pada saat ini tidak ada ulil amri? Kl tidak ada ulil amri, berarti alquran memerintahkan mentaati suatu yg tidak ada??

Respon: Ya, jangan sentimen begitu. Kita diskusi biasa saja, secara fair. Tidak perlu sentimen. Afwan kalau saya menilai hal itu termasuk sikap “sentimen”. Sekali lagi afwan katsira.

Dalam Tafsir Ibnu Katsir, makna Ulil Amri itu kan ada 2. Pertama, penguasa kaum Muslimin. Kedua, para ulama. Kalau pihak pertama tidak menjalankan Syariat atau tidak konsisten dengannya, ya kita menaati para ulama yang istiqamah. Kalau ulama yang istiqamah tidak ada, ya kita bersabar di atas fitnah; dan terus istiqamah dengan Islam, meskipun harus “memakan akar kayu”.

Kl tidak ada ulil amri, berarti alquran memerintahkan mentaati suatu yg tidak ada??

Sekarang saya balik pertanyaan Antum: Kalau di negara kita ada pencuri, tidak bisa dihukum dengan Syaiat Islam, karena hukum yang berlaku bukan hukum Islam. Apakah itu berarti, Al Qur’an mengajarkan ajaran hukum yang tidak bisa dilaksanakan? Apakah itu berarti, Al Qur’an mengajarkan sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan? Banyak contoh, selain soal hukum mencuri yang bisa dijadikan analogi.

Semoga Antum menapatkan pelajaran berharga; dan yang lebih penting lagi, semoga Antum TIDAK TAKUT dengan akal sehat yang Allah Ta’ala karuniakan kepada Antum. Allahumma amin.

Pak Ustad, saya minta kesimpulannya yg ringkas, apa syaratnya untuk menjadi Ulil Amri yg wajib dipatuhi. Terimakasih.

Baik Pak, terimakasih atas perhatiannya. Syarat Ulil Amri yang layak dipatuhi oleh kaum Muslimin sangat jelas disebutkan dalam Al Qur’an. Baca ayat berikut ini:

??? ???????? ????????? ???????? ????????? ??????? ??????????? ?????????? ???????? ????????? ???????? ?????? ????????????? ??? ?????? ?????????? ????? ??????? ???????????? ???? ???????? ??????????? ????????? ??????????? ????????? ?????? ?????? ?????????? ?????????? (59)

“Wahai orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul-nya, dan kepada Ulil Amri di antara kalian. Maka jika kalian berselisih pendapat dalam satu perkara (saja), kembalikanlah kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul-Nya (As Sunnah); yaitu jika kalian beriman kepada Allah dan Hari Akhirat. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya.”

Ayat ini sangat jelas, bahwa ketaatan kepada Ulil Amri sifatnya BERSYARAT, yaitu apabila sang Ulil Amri taat kepada Allah dan Rasul-Nya (atau dengan kata lain, menegakkan Hukum Allah dan Rasul-Nya). Kalau tidak ada ketaatan Ulil Amri kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak ada hak ketaatan kepadanya.

Dalilnya:

[a]. Bagaimana mungkin Allah menyuruh manusia taat kepada-Nya dan Rasul-Nya, sementara juga menyuruh taat kepada Ulil Amri yang tidak taat kepada-Nya dan Rasul-Nya? Hal demikian sangat tidak bisa dinalar oleh akal.

[b]. Dalam ayat di atas kata Ulil Amri didahului oleh “alif-lam” ma’rifat. Hal ini menandakan bahwa sifat Ulil Amri itu bukan bersifat umum, tetapi bersifat khusus dengan ciri-ciri tertentu, yang sesuai dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.

[c]. Nabi Saw bersabda, “Innamat tha’atu fil ma’ruf” (sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam hal-hal yang baik saja).

[d]. Para ulama menyepakati sebuah kaidah, “Laa tha’ata lil makhluqi li ma’shiyatil khaliq” (tidak ada hak ketaatan kepada makhluk, dalam rangka maksiat kepada Allah).

Singkat kata, Ulil Amri yang kita diwajibkan taat dan patuh kepadanya, ialah Ulil Amri yang memimpin negara dalam rangka mentaati Allah dan Rasul-Nya. Kalau ada “ulil amri” tidak seperti itu, ya Anda sudah tahu bagaimana cara menyikapinya.

Ustadz, mau tanya pendapat mengenai hadits di bawah ini:

“Akan ada setelahku para pemimpin yang mengambil petunjuk selain petunjukku dan mengambil sunah selain sunahku, dan akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan dalam tubuh manusia.”

Hudzaifah berkata, “Apa yang harus saya lakukan wahai Rasulullah jika aku mendapati masa itu?”

Beliau menjawab, “Dengar dan taat (dalam kebaikan) kepada pemimpin walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil tetaplah engkau mendengar dan taat.” (HR Muslim)

Hadits ini menjadi sumber hukum utama bagi saudara-saudara kita yang meyakini bahwa haram hukumnya memberontak kepada penguasa muslim, walau bagaimanapun zalimnya pemimpin tersebut.

Saya khawatir bahwa hadits ini akan disalahgunakan oleh pemimpin2 kita yang zalim, sewaktu ada ulama yang menasehati untuk kembali kepada AlQur’an dan hadits (seperti tuntutan Allah SWT di ayat 59 surat Al Maidah). Bisa-bisa pemimpin tersebut menjawab dengan hadits ini dan ulama yang menasehati tersebut menjadi bungkam seribu bahasa, tidak jadi melanjutkan nasehatnya.

Syukran jazakumullah khair Akhi atas apresiasi yang diberikan. Terkait hadits riwayat Muslim tsb ada yang memahaminya, bahwa itu adalah semodel pemimpin yang tidak melaksanakan Syariat Islam (mengambil petunjuk selain petunjukku, dan mengambil sunnah selain sunnahku). Sehingga disimpulkan, bahwa pemimpin SEKULER (non Islami) pun boleh ditaati seperti halnya mentaati Amirul Mukminin. Ini adalah khas pandangan kawan-kawan Salafi.

Sehingga kita dapati kawan-kawan itu sangat mengingkari sistem demokrasi, tetapi bersedia menaati siapapun pemimpin yang lahir dari sistem demokrasi tersebut. Sistemnya diingkari, hasilnya di-maqbul-kan.

Padahal syarat diterimanya amalan ialah: lurus niatnya dan benar caranya. Meskipun pemimpin itu Muslim, setiap hari shalat, puasa, qiayamul lail, dan seterusnya, kalau dia berdiri di atas sistem non Islami; dia tidak boleh diperlakukan seperti kita memperlakukan Amirul Mukminin. Sebab dalam Syariat Nabi Saw, juga dalam kehidupan kaum Muslimin di era para Sultan/Khalifah/Malik selama ribuan tahun, disana tidak hanya disyaratkan adanya sosok pemimpin Muslim, tetapi juga sistemnya harus berdiri di atas Syariat Islam. Jika sistem Islami dilenyapkan (atau lenyap), maka setiap pemimpin yang berada di atas sistem itu, sekalipun dia ulama; tidak boleh dianggap seperti Amirul Mukminin.

Ada satu analogi sederhana. Bagaimana hukumnya orang yang menjalankan shalat secara ikhlas? Tentu kita akan katakan, bahwa orang itu sangat baik, sangat mulia, dan hal itu yang diutamakan. Tetapi bagaimana jika kaifiyah (tata-cara) shalat orang itu memakai kaifiyah shalat yang disusun oleh seorang pendeta Nasrani, berdasarkan ajaran Injil dan Taurat? Maka otomatis amal shalat itu menjadi batal dan tidak berguna. Karena lagi-lagi, yang menjadi syarat diterimanya amalan adalah: lurus niatnya dan benar caranya. Seorang pemimpin yang adil, bijaksana, pandai, retorika bagus, rajin shalat jamaah, hafal Al Qur’an, dan seterusnya; kalau dia memimpin di atas aturan bukan Syariat Islam; kedudukan dia bukan seperti Ulil Amri/Wulatul Amri yang kita diperintahkan mentaatinya. Sebaliknya, jika ada pemimpin yang zhalim atau kejam, tetapi dia masih menjaga aturan Islam, dan menjadikan aturan itu sebagai pemutus segala urusan di negerinya; maka kita diperintahkan untuk taat kepadanya.

Terkait hadits di atas…pemimpin yang tidak mengambil petunjuk Nabi dan tidak memimpin berdasarkan Sunnah beliau…hal itu jangan ditafsirkan sebagai pemimpin yang tidak menerapkan Syariat Islam. Penafsiran demikian salah. Alasannya, kalau ada pemimpin yang memimpin bukan di atas Syariat Islam, berarti dia memimpin di atas sistem jahiliyah (non Islam). Adanya sistem jahiliyah di muka bumi, termasuk di negeri-negeri kaum Muslimin harus diperbaiki, harus diislamkan, harus ditransformasikan ke dalam sistem Islami. Itu pasti. Dalilnya, “Man ra’a minkumul munkaran fal yughaiyiru bi yadihi…bi lisanihi…bi qalbihi…” Satu kemunkaran saja harus diubah, apalagi kalau kemunkaran itu sudah melembaga, menjadi sistem, menjadi aturan kehidupan.

Hadits tadi bukan maksudnya kepada pemimpin-pemimpin di atas sistem non Syariat Islam; seperti yang umumnya diyakini kawan-kawan Salafi.

Hadits tadi mengarahnya ke sistem kerajaan Islam. Singkat kata, Syariat Islam masih bisa menerima kedudukan sistem kerajaan Islam. Hadits-hadits yang serupa itu maknanya kesana. Disana ada kerajaan yang dipimpin atau dikelola oleh sebuah keluarga bangsawan Muslim, dan mereka tetap merujuk kepada Syariat Islam. Sistem kerajaan itu tidak sesuai petunjuk Nabi, karena Nabi tidak menunjuk secara langsung pemimpin penggantinya; dan tidak sesuai Sunnah, karena yang sesuai Sunnah adalah pemimpin Khalifah yang dipilih oleh kaum Muslimin, bukan berdasarkan garis keturunan.

Kalau tidak percaya, hadits itu dijelaskan dengan baik melalui riwayat Irbath bin Sariyah Ra. Disana Nabi Saw bersabda: “‘Alaikum bis sunnati wa sunnah khulafa’ur rasyidina al mahdiyina min b’adi wa ‘adh-dhu ‘alaiha bin nawajid, wa iyyakum minal muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid’ah wa kulla bid’atin dhalalah” (hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang mendapat pimpinan sesudahku, gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian; dan hendaklah kalian berhati-hati dengan segala urusan yang diada-adakan, karena hal itu adalah bid’ah dan setiap bid’ah itu sesat).

Menurut Ibnu Taimiyah rahimahullah, asal mula hukum Khilafah Nubuwwah (khilafah di atas petunjuk Kenabian) adalah wajib, dan dilarang mengadakan sistem yang lain. Akan tetapi jika kaum Muslimin tidak mampu mewujudkan hal itu karena kurangnya ilmu dan kekuatan; maka sistem kerajaan diperbolehkan. Tetapi asalnya tidak boleh; karena dharurat maka diperbolehkan.

Sedangkan sistem sekuler, yang mematikan Syariat, menyingkirkan Syariat, mengembangkan kehidupan sekuler, hedonis, westernis, mengikuti sunnah Yahudi dan Nasrani, mengikuti ajaran manusia-manusia atheis; maka yang demikian ini termasuk JAHILIYAH; kaum Muslimin tidak boleh memberi apresiasi terhadap sistem seperti itu, karena ia sama saja dengan mendukung sistem jahiliyah. Na’udzubillah wa na’udzubillah min dzalik.

Untuk bahan bacaan mengenai ketaatan thp pemerintah yg tidak berhukum dgn hukum Alloh Ta’ala.antum bisa mampir ke link berikut ;
http://abul-jauzaa.blogspot.com/2009/06/menyikapi-penguasa-yang-dhalim-tanya.html
atau
http://abul-jauzaa.blogspot.com/2008/08/memerangi-penguasa-yang-fasiq-atau.html

Tulisan Abu Al Jauza’ itu keliru, ia salah dalam memahami hakikat ini. Saya juga baru semalam mendengar ceramah Abu Qatadah di sebuah tempat di Jawa Tengah (dengan difasilitasi Ustadz Wujud). Isi ceramahnya senafas dengan tulisan Abu Al Jauza itu. Dan rata-rata para ustadz Salafi seperti itu sikapnya. Inti sikap mereka adalah: Memberikan hak-hak kepemimpinan sesuai Syariat dan Sunnah Nabi kepada siapapun pemimpin, asalkan dia dikenal sebagai seorang Muslim; terlepas sistem dan aturan yang dijalankannya bukan sistem/aturan Islam.

Nanti dalilnya, sikap Imam Ahmad yang menahan diri, tidak melakukan pemberontakan meskipun sang pemimpin (sultan) sudah jatuh dalam bid’ah besar (meyakini Al Qur’an sebagai makhluk). Tetapi dia lupa menjelaskan, bahwa sistem dan aturan yang berlaku di negeri sultan itu masihlah aturan Islam, bukan berubah menjadi aturan kekufuran. Kalau sultan itu melakukan bid’ah, ia karena alasan syubhat; terbukti di kemudian hari setelah dilakukan perdebatan, ternyata akidah itu dinyatakan salah dan harus ditinggalkan.

Kemudian dalam tulisannya, Abu Al Jauza menafsirkan kata al ‘atsarah secara praktis sebagai kepemimpinan tidak berdasar Syariat Islam; padahal saat yang sama dia mengartikan hal itu sebagai sikap monopoli dan mementingkan diri sendiri. Kata al atsarah disana lebih tepat dipahami sebagai = sistem kerajaan Islam. Ciri kerajaan dimana-mana selalu memonopoli kekuasaan di tangan raja dan keluarganya. Tetapi atsarah-nya mereka, belum mengeluarkan dari sistem Islami yang selalu dijaga.

Dalam dialognya, Abu Al Jauza ditanya tentang keadaan di Indonesia yang tidak berlaku sistem Islami. Kata dia, semua itu hanya soal nama saja; bisa jadi namanya tidak Islami, tapi perilakunya Islami; atau namanya Islami tapi perilakunya tidak Islami. Wah, kalau begini caranya berarti kita telah mengikari kedudukan lafazh dalam kehidupan ini. Masya Allah. Apa gunanya Allah menyebut dirinya memiliki Nama-nama dan Sifat yang indah? Apa gunanya para ulama -begitu juga Abul Jauza’- selalu memulai pembahasan dengan definisi-definisi (ta’rifat)? Ya jelas ada perbedaan di balik nama-nama itu.

Negara yang berdasarkan Islam, jelas berbeda dengan negara yang berdasarkan SEKULARISME atau NASIONALISME. Itu sangat berbeda. Soal nanti ada penyimpangan dalam pengamalan, nah disana terbuka peluang nasehat, ishlah, dan dakwah. Jadi bukan membenarkan kondisi sekuler yang ada, lalu mencari-cari dalih untuk menerima hal itu. Wallahi, dalam hal seperti ini ustadz-ustadz Salafi itu sedang menghadapi masalah besar; yang kelak pasti akan ditanyakan oleh Allah Ta’ala. Berhati-hatilah dari meengajarkan sesuatu yang menyesatkan Ummat!

Bagaimana dgn pernyataan ini ::

“wajib mendengar dan taat kpd pemimpin/penguasa, selama dia masih muslim.”

Apakah benar pernyataan tersebut.? Jika benar atau tidak, maka apa alasan valid’nya?

Batasan kemusliman seorang pemimpin, sehingga kita wajib ikut shalat berjamaah di belakangnya, ikut shalat Idul Fithri di belakangnya, ikut Jihad fi Sabilillah di belakangnya; meskipun kepemimpinan dia zhalim; adalah jika sistem/aturan yang berlaku di negeri itu merujuk Syariat Islam. Bukan sembarang pemimpin, bukan sembarang sistem. Hal demikian yang SERING KALI, SERING, TERLALU SERING kawan-kawan Salafi salah kaprah. Semua pendapat ulama Salaf yang mereka rujuk itu berkaitan dengan sistem negara/kekhalifahan/kesultanan/kerajaan Islam (berdasarkan Syariat Islam). Disini ada hakikat kebohongan pemahaman yang amat sangat fatal.

Ukuran seseorang disebut Muslim itu apa sih….

Apakah karena seseorang Shalat, Zakat, Puasa Ramadhan, Haji, lalu disebut Muslim?

Jika begitu, mengapa Khalifah Abu Bakar Ra memerangi orang-orang yang menolak membayar Zakat, dan menyebut mereka sudah murtad? Mengapa Khalifah Ali Ra memerangi Khawarij, padahal mereka sangat getol shalat, puasa, qiyamul lail, bahkan mereka tidak berbuat maksiyat (karena di mata mereka maksiyat menggugurkan iman)? Mengapa para Khalifah memerangi Syiah Rafidhah sepanjang zaman, padahal mereka juga melakukan shalat, puasa, membayar harta (meskipun akidah dan Syariatnya berbeda)?

Jadi ukuran kemusliman seseorang itu ialah ketika dia tunduk kepada Syariat Allah dan Rasul-Nya, menerima kedaulatan Syariat itu dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara. Dalilnya apa?

Maka demi Tuhanmu, pada hakikatnya mereka itu tidak beriman sebelum menjadikan kamu sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapati sesuatu keberatan pun di dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, lalu mereka menerima sepenuhnya.” (QS. An-Nisa’: 65).

Dalam ayat ini dikatakan: “Laa yu’minuna hatta yuhakkimuka fi maa syhara bainahum” (mereka tidak beriman, sampai menjadikan engkau -Muhammad Saw- sebagai hakim pemutus perselisihan di antara mereka). Ayat ini sangat kuat, karena didahului oleh sumpah dengan Nama Allah.

Kalau ada pemimpin identitas atau KTP-nya Muslim, sedangkan akidah dan perilaku politiknya sekuler, laa dinniyyah, anti Islam, phobia dengan Islam; orang seperti itu tidak boleh begitu saja disebut Muslim (meskipun untuk mengkafirkan dirinya secara terbuka, kita juga harus hati-hati dan melihat kondisi sekitar).

Pemimpin hari ini, meskipun identitasnya Muslim, tetapi umumnya akidah, ideologi, politik mereka sekuler. Kalau yang semodel itu diberikan ketaatan seperti kaum Muslimin diperintahkan taat kepada Allah dan Rasul-Nya, pasti hancur urusan agama ini.

Jika dikatakan bahwa yang menentukan status suatu negara (sebagai Daarul-Islaam) adalah keberadaan atau realitas hukum Islam yang berlaku di negara tersebut; maka perlu ditanyakan : Hukum Islaam yang seperti apakah yang dimaksudkan ?.

Jika dikatakan adalah hukum Islaam secara keseluruhan, maka itu mengkonsekuensikan bahwa negara-negara Islam pasce era Al-Khulafaaur-Raasyiduun bukanlah negara Islam karena ada beberapa hukum Islam yang gugur dalam penerapannya. Pun termasuk Turki Ustmaniy yang sering disebut-sebut sebagai kekhilafahan terkhir dalam Islam, dimana dalam beberapa hal, mereka mengadopsi pemikiran barat dalam Undang-Undang mereka.

Dan ingat, ketika kekhilafahan ‘Abbaasiyyah mendakwakan ‘aqiidah Jahmiyyah (yang itu adalah ‘aqiidah kafir) dan kemudian menjadikannya asas negara, para ulama (setahu saya) tidak mengatakan status negara adalah Daarul-Kufr. ‘Aqiidah Jahmiyyah (dari segi kekufurannya) itu tidaklah lebih rendah dari ‘aqiidah Syi’ah Raafidlah, Ahmadiyyah, sekuler, dan yang semisal.

Lantas batasan hukum yang dimaksud itu seperti apa ?. Yang benar – wallahu a’lam – batasannya adalah hukum-hukum dhaahir yang berlaku di negara itu, yaitu keberadaan Jum’ah, ‘Ied, shalat lima waktu, masjid, dan adzan tanpa ada tekanan dan intimidasi. Eksistensi hukum-hukum dhahir ini dalam satu negara ini bisa disebabkan karena mayoritas penduduknya adalah muslim atau kaum muslimin memegang kekuatan dan persenjataan dalam negara tersebut.

[1]. Apa sih tolok ukur Daarul Islam itu? Tolok ukur yang paling tepat, adalah apa yang dijalankan oleh Rasulullah Saw ketika beliau memimpin Daulah Islam di Madinah. Aspek-aspek apa saja yang membedakan Madinah Al Munawarah dengan wilayah lain yang masih berstatus wilayah non Islami, disana akan tampak ciri-ciri Daarul Islam. Inilah pendapat yang shahih. Sesuai kaidah Al Qur’an, kalau ada perselisihan, harus dipulangkan kepada Allah dan Rasul-Nya (An Nisaa’ 59). Juga sabda Nabi ketika menjelaskan makna Al Jamaah, yaitu: Maa ana ‘alaihil yauma wa ashabiy (sesuai dengan apa yang aku dan para Sahabatku amalkan di hari ini).

Ciri Daarul Islam sesuai pengamalan Nabi Saw dan Shahabat:

= Nama wilayah itu nama yang baik dan mengandung keselamatan.
= Pemimpin yang memimpin di negeri itu adalah imam yang mukmin dan shalih.
= Adanya kesepakatan orang-orang beriman untuk menunjuk seorang pemimpin dan membaiatnya.
= UU yang berlaku di negeri itu adalah UU Islam (Syariat Islam), baik dalam aspek pidana, perdata, muamalah, sosial, dan lainnya.
= Adanya sistem peradilan Islami, kompilasi hukum Islam, qadhi-qadhi Syariat, dan praktik pengadilan Islami.
= Syiar sosial yang berlaku adalah syiar Islam, seperti shalat berjamaah, kumandang adzan, shalat Jum’at, shalat Idain, busana Muslimah bagi kaum wanita, dll.
= Berlaku kewajiban jihad bagi warga negara, yaitu ketika negara membutuhkan bantuan, baik untuk keperluan perang bertahan, maupun perang menyerang.
= Bahasa resmi yang dijalankan ialah bahasa Arab.
= Negara melakukan perjanjian, kesepakatan, interaksi dengan negara-negara lain, dalam batas-batas Syariat Islam.
= Negara berkewajiban melaksanakan dakwah Islam, khususnya ke negara-negara non Islam.
= Dan seterusnya.

[2]. Para ulama memudahkan kita dalam menjelaskan prinsip-prinsip Syariat Islam. Mereka menyebutkan kaidah “Al Maqashidus Syariah”, yaitu bahwa Syariat Islam ditujukan untuk: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga akal, menjaga keturunan kaum Muslimin. Jika merujuk kepada kaidah ini, maka suatu negara disebut Daarul Islam, jika missi negara itu berisi 5 perkara tersebut.

Mungkin saja, ciri-ciri negara itu tidak mirip benar dengan negara Madinah yang dibangun oleh Nabi dan para Khulafaur Rasyidin. Tetapi jika suatu negara benar-benar konsisten dalam menjaga agama kaum Muslimin, menjaga jiwa mereka, menjaga harta benda mereka, menjaga akal, menjaga keturunan mereka; maka ia adalah negara Islami. Negara seperti itu pasti akan menjadikan Syariat Islam sebagai konstitusi dan rujukan hukumnya.

Lalu pertanyaannya, apakah negara-negara sekuler yang diklaim punya “Ulil Amri” itu, mereka menjalankan missi melindungi agama, jiwa, harta, akal, keturunan (kehormatan, keluarga, kehidupan) kaum Muslimin??????????????? Kenyataannya, di negara sekuler itu kehidupan orang-orang Mukmin tersisih, laksana para ghuroba (orang-orang terasing).

[3]. Jika negara-negara setelah era Khulafaur Rasyidin tidak lagi seideal zaman di masa Nabi dan Shahabatnya, bukan berarti disana tidak ada lagi Negara Islam. Mereka tetap diakui sebagai negara Islam, selama rujukan hukum yang berlaku di negeri itu adalah hukum Islam (Syariat Islam). Selama Syariat Islam dijadikan standar hukum, selama misi menjaga 5 perkara darurat ummat, masih ditegakkan; maka itu adalah negara Islam. Adanya kekurangan tidak membatalkan status keislaman negara itu; sebab jika dibatalkan konsekuensinya sangat berat, yaitu terbuka lebarnya pintu-pintu kekafiran. Dalam hukum jihad, negara yang tidak Islami boleh diserang, agar mereka menerima Islam.

[4]. Khalifah Abbassiyah tetaplah sebagai negara Islam, meskipun pemimpinnya di kala itu ada yang berakidah sesat. Ibnul Qayyim menjelaskan dua sebab kesesatan: syubhat dan syahwat. Dan akidah sebagian sultan Abbassiyah kesesatan mereka adalah karena syubhat (pemikiran yang membuat syak atau ragu-ragu). Terbukti di kemudian hari mereka rujuk kepada kebenaran, dan kembali kepada akidah Islam. Tetapi secara umum, standar hukum negara dan sosial di negara itu adalah Syariat Islam. Mereka tidak pernah bergeser dari Syariat, lalu diganti hukum lain.

[5]. Pemerintah Utsmani ada yang mengadopsi hukum Barat. Dalam hal apa adopsi itu? Dalam hal prinsip menyangkut agama, darah, jiwa, harta, keselamatan hidup kaum Muslimin? Atau dalam urusan-urusan administrasi duniawi? Bukankah Khalifah Umar juga mengambil manfaat dari tata-cara administrasi orang Persia? Jika dalam urusan yang bersifat duniawi, dan itu tidak melanggar prinsip2 Syariat Islam, tidak mengapa mengadopsi. Dalam perang Khandaq Nabi Saw mengadopsi perang parit ala Persia.

Mungkin saja ada sebagian elemen-elemen hukum Turki Utsmani yang mengadopsi tata-nilai jahiliyah Barat. Mungkin saja ada seperti itu, atau anggaplah ada demikian. Maka hal ini berangkat dari sikap tidak istiqamah-nya para pemimpin itu; berbeda dengan sultan-sultan Utsmani lain yang konsisten dengan Syariat Islam. Perbuatan kaum yang lemah, tidak menjadi dalil untuk menafikan perbuatan orang-orang yang istiqamah. Adanya orang-orang munafik di Madinah di era Nabi, tidak membuat kota suci itu disebut sebagai “kota munafik”. Wal ‘iyadzubillah.

[6]. Apakah tanda-tanda zhahir suatu kaum sudah mencukupi untuk menyebut kaum itu sebagai Daarul Islam? Memang ada pendapat ulama demikian, tetapi ini bukan pendapat yang benar. Acuan Daarul Islam ialah seperti pengamalan Nabi Saw dan para Khalifah Rasyidah itu. Jika ada kekurangan-kekurangan masih bisa ditoleransi, sebagaimana yang dianut oleh mayoritas ulama, jika di negara itu standar hukum yang berlaku adalah Syariat Islam. Selagi urusan agama, jiwa, harta, akal, keturunan kaum Muslimin menjadi prioritas dan dapat dijaga sebaik-baiknya; berarti disana tegak negara Islam, sekalipun namanya bukan Daarul Islam.

Pertanyaannya: apakah adzan, shalat berjamaah, shalat Jum’at, shalat Iid, bisa menjalankan fungsi melindungi kehidupan kaum Muslimin, sehingga hidup mereka SELAMAT DI DUNIA, SELAMAT DI ALAM KUBUR, DAN SELAMAT DI AKHIRAT NANTI? Jawabnya, lihatlah kondisi di Indonesia selama ini. Itu cukup sebagai jawaban, Pak!

Berikut tanggapan Ust.Abul Jauzaa (lihat dikolom komentar):

http://abul-jauzaa.blogspot.com/2009/06/menyikapi-penguasa-yang-dhalim-tanya.html

(A). Abu Al Jauza:
Tentang perkataan saudara Waskito saat mengomentari ketaatan Imam Ahmad terhadap ulil-amri di masanya, ”Tetapi dia lupa menjelaskan, bahwa sistem dan aturan yang berlaku di negeri sultan itu masihlah aturan Islam, bukan berubah menjadi aturan kekufuran. Kalau sultan itu melakukan bid’ah, ia karena alasan syubhat; terbukti di kemudian hari setelah dilakukan perdebatan, ternyata akidah itu dinyatakan salah dan harus ditinggalkan.” [selesai kutipan].

Ini adalah perkataan yang lucu, terlalu memaksakan diri dalam berapologi, dan menggambarkan ketidakpahamannya atas waqi’ yang terjadi di masa Imam Ahmad. Ia melalaikan (atau memang benar-benar tidak tahu) beberapa hal, di antaranya :

Pertama, ketaatan Imam Ahmad itu bukan hanya pada satu orang imam saja, tapi tiga periode kepemimpinan sekaligus, yaitu Al-Ma’muun, Al-Mu’tashim, dan Al-Watsiiq.
Kedua, ‘aqidah Jahmiyyah Mu’tazillah yang dijalankan oleh tiga khalifah tersebut merupakan ‘aqidah kufur. Mereka menjadikannya sebagai salah satu asas bagi negara. Mereka menguji, menyiksa, memenjara, dan membunuh orang yang tidak sepakat dengannya. Mereka tidak mengangkat pejabat kecuali yang mengatakan perkataan kufur mereka.

Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata : “Dan bersamaan itu, para penguasa berkata dengan perkataan Jahmiyyah (yaitu) : Al-Qur’an adalah makhluk, Allah tidak dapat dilihat kelak di akhirat, dan yang lainnya; mengajak manusia pada pemahaman/perkataan tersebut, menguji dan menyiksa mereka apabila tidak menyambut seruannya, mengkafirkan orang yang menyelisihinya, hingga orang-orang yang dijebloskan ke penjara tidak akan dilepas sampai mereka mengatakan perkataan Jahmiyyah : ‘Al-Qur’an adalah makhluk’, dan yang lainnya. Mereka (para penguasa) tidak mengangkat pejabat dan tidak memberikan santunan dari Baitul-Maal kecuali pada orang yang mengatakan perkataan Jahmiyyah tersebut. Bersamaan dengan itu, Al-Imaam Ahmad – rahimahullahu ta’ala – tetap mendoakan rahmat kepada mereka dan mendoakan agar mereka mendapatkan ampunan (dari Allah) karena ia mengetahui bahwa belum nampak pada diri mereka adanya pendustaan terhadap Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam dan pengingkaran terhadap apa yang beliau bawa. Akan tetapi mereka melakukan ta’wil lalu keliru, dan bertaqlid kepada orang-orang yang mengatakan hal itu pada mereka” [Majmuu’ Al-Fataawaa, 23/348-349].
Apakah aturan yang diterapkan oleh ketiga khailfah Bani ‘Abbasiyyah menurut anggapan saudara Waskito bukan aturan kekufuran (yang melembaga) ? Saya sarankan kepada saudara Waskito untuk membaca lebih banyak manaqib Imam Ahmad, banyak diterangkan di situ.

Ketiga, seandainya kita memaafkan ketiga khalifah Bani ‘Abbaasiyyah itu dengan alasan tertimpa syubhat, apakah menjadi hal yang musykil bagi kita untuk memaafkan orang yang lebih rendah keilmuannya dari ketiga orang tersebut dengan alasan kebodohan (sehingga tertimpa syubhat) ?. Apakah saudara Waskito itu menyangka – misalnya – pemimpin yang ada sekarang ini lebih pandai daripada Al-Ma’muun sehingga alasan ketidaktahuannya tidak dimaafkan ?

KOMENTAR:
Bismillahi walhamdulillah, laa haula wa laa quwwata illa billah. Mula-mula saya mohon maaf kepada Abu Al Jauza jika ada kata-kata atau komentar sebelum yang tidak berkenan di hati. Mohon ampunkan khilaf dan kesalahan saya.
Para ulama ahli tarikh islami sepakat menyebut Daulah Abbassiyah sebagai era Kekhalifahan Islam, seperti As Suyuthi membahas posisi Abbassiyah ini dalam Tarikh Al Khulafa’. Artinya, ia tetap diposisikan sebagai Daulah Islamiyah, sekalipun di dalamnya pernah terjadi penyimpangan akidah. Penyimpangan itu sifatnya beberapa lama, sebelum akhirnya akidah mereka rujuk kepada Ahlus Sunnah. Rujuknya mereka kepada kebenaran, lalu memperbaiki sikap akidahnya itu, ia menjadi alasan untuk tetap menerima Khilafah Abbassiyah sebagai bagian dari sejarah Islam. Kalau mereka terus-menerus begitu, dan tidak mau rujuk, maka sifat mereka akan disamakan seperti Daulah Fathimiyah yang bercorak Syiah Rafidhah di Mesir; yang di kemudian hari diberantas oleh Nuruddin Zanki dan Shalahuddin Al Ayyubi rahimahumallah.
Hal ini ditegaskan pula oleh perkataan Ibnu Taimiyyah rahimahullah yang dikutip oleh Abu Al Jauza itu: “Bersamaan dengan itu, Al-Imaam Ahmad – rahimahullahu ta’ala – tetap mendoakan rahmat kepada mereka dan mendoakan agar mereka mendapatkan ampunan (dari Allah) karena ia mengetahui bahwa belum nampak pada diri mereka adanya pendustaan terhadap Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam dan pengingkaran terhadap apa yang beliau bawa. Akan tetapi mereka melakukan ta’wil lalu keliru, dan bertaqlid kepada orang-orang yang mengatakan hal itu pada mereka.”
Sikap Ibnu Taimiyah terhadap sebagian pemuka Asy’ariyah, beliau cenderung lunak dan mencarikan udzur; dengan prasangka bahwa kekeliruan mereka lantaran takwil, bukan karena akidahnya demikian. Hal ini pula yang dilakukan terhadap pendapat ulama seperti Ibnu Hajar, An Nawawi, dan lainnya dalam perkara Shifat Allah. Mereka dianggap menakwil, bukan karena I’tiqad-nya dianggap menyimpang.
Fakta yang tidak diragukan dalam era beberapa sultan Abbassiyah yang menyimpang akidahnya itu, bahwa penyimpangan mereka ada yang mengingkarinya, yaitu Imam Ahmad rahimahullah dan murid-murid pendukungnya. Hal ini yang kerap dilupakan. Jadi penyimpangan mereka tidak “dibiarkan secara gratis” tetapi terus diingkari. Ada upaya nahyul munkar dan dakwatul haq disana. Lagi-lagi, hal ini semakin memperkuat asumsi, bahwa kesalahan para sultan itu karena masalah takwilan, bukan karena mereka kufur kepada Allah, Rasul-Nya, Nabi Saw, dan Syariat Islam. Apalagi kemudian Khilafah Abbassiyah rujuk kepada kebenaran.

(B). Abu Al Jauza (mula-mula mengutip perkataan saya):
”Kemudian dalam tulisannya, Abu Al Jauza menafsirkan kata al ‘atsarah secara praktis sebagai kepemimpinan tidak berdasar Syariat Islam; padahal saat yang sama dia mengartikan hal itu sebagai sikap monopoli dan mementingkan diri sendiri. Kata al atsarah disana lebih tepat dipahami sebagai = sistem kerajaan Islam. Ciri kerajaan dimana-mana selalu memonopoli kekuasaan di tangan raja dan keluarganya. Tetapi atsarah-nya mereka, belum mengeluarkan dari sistem Islami yang selalu dijaga” [selesai].

Pertama, saya menjelaskan makna atsarah dalam artikel di atas adalah: “Al-Atsarah sebagaimana yang terdapat dalam hadits itu merupakan gambaran penguasa dhalim yang menyia-nyiakan amanah kepemimpinan yang diberikan Allah untuk ditunaikan kepada rakyatnya. Ia adalah tipe penguasa yang sewenang-wenang. Dalam realitas kehidupan kita, maka al-atsarah tergambar pada diri seorang pemimpin yang melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan perbuatan maksiat lainnya. Pendek kata, ia merupakan tipe penguasa yang menjalankan kepemimpinannya dengan tidak sesuai dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah (pada beberapa permasalahan)” [selesai].
Dan yang lainnya yang mengerucut pada makna yang telah saya tuliskan di atas. Mengapa di akhir perkataan saya katakan bahwa ia tipe pemimpin yang menjalankan kepemimpinannya tidak sesuai dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah ? Jawab: Karena saya sedang membahas pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Tentu saja, atsarah ini adalah tipe-tipe pemimpin yang tidak menjalankan hukum Allah dalam kepemimpinannya.

Saya sudah berusaha mencari penjelasan ulama tentang atsarah yang bermakna sistem kerajaan seperti yang diomongkan saudara Waskito ini, namun saya mengalami kegagalan. Dari sisi bahasa saja sudah keliru jika diartikan demikian. Kalau boleh tahu, darimana saudara Waskito mendapatkan makna atsarah sebagai “sistem kerajaan” ? Tolong diberikan referensi valid agar orang tidak menuduh Anda sebagai orang yang berhalusinasi.

KOMENTAR:
Abu Al Jauza tampaknya keberatan ketika saya terjemahkan makna al atsarah itu sebagai sistem kerajaan. Lalu beliau menanya, apa dalilnya hal itu dimaknakan sebagai kerajaan, padahal dari sisi bahasa saja al atsarah dan al mamlakah sudah terlalu jauh beda?
Begini ustadz dalilnya: Yang dimaksud al atsarah itu sudah pasti bukan era kepemimpinan Khalifah Rasyidah (Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali Radhiyallahu ‘Anhum). Sebab mereka ini disepakati sebagai kepemimpinan dengan istilah “Khulafaur Rasyidinal Mahdiyina min ba’diy”. Sedangkan para ulama sepakat, bahwa Khilafah Rasyidah berhenti di era Ali bin Abi Thalib Ra. Tidak mungkin kita simpulkan bahwa al atsarah itu kembali kepada Khilafah Rasyidah tersebut. Berarti kembalinya kemana? Jelas kepada para pemimpin Islam setelah era Khulafaur Rasyidin. Sementara, apa yang mereka bangun dalam sistem tata-negaranya, selama ribuan tahun, ialah sistem kerajaan Islam. Kalau al atsarah itu tidak dipalingkan ke arah para raja-raja/sultan itu, lalu hendak dipalingkan kemana? Andaikan ia dipalingkan ke pemimpin-pemimpin sekuler zaman modern, lalu kita sebut apa sejarah kerajaan Islam yang usianya lebih dari 1000 tahun itu; sementara pemimpin-pemimpin sekuler modern sejarahnya baru 100 tahun terakhir?
Jadi saya menjelaskan makna al atsarah itu berdasarkan FAKTA SEJARAH. Dan mayoritas ulama memandang bahwa sejarah Kekhalifahan Islam itu adalah sejarah Islam, meskipun tidak seideal Khulafaur Rasyidin. Hal ini banyak dibahas dalam buku-buku sejarah kaum Muslimin.
Kalau Anda katakan, bahwa al atsarah adalah tipe pemimpin yang tidak menjalankan hukum Allah dalam kepemimpinannya; pertanyaannya, tidak sesuai dengan hukum Allah dalam seluruh masalah kepemimpinan, atau sebagian saja? Kalau maksiyat dalam sebagian masalah, hal itu tidak otomatis mengeluarkan mereka dari status pemimpin Islami. Bukankah Anda dan kawan-kawan Salafi ini sangat terkenal dalam memegang prinsip: Shalat berjamaah di belakang sultan, shalat Id di belakang sultan, dan berjihad di belakang sultan, baik mereka adil atau fajir? Kalau Anda keluarkan para pemimpin kerajaan/kesultanan Islam itu dari lingkaran kepemimpinan Islam, maka hal ini akan berkonsekuensi takfir atas mereka; bahkan takfir atas fakta sejarah.
Lagi pula, wahai Ustadz Abu Al Jauza, ada perbedaan prinsipil antara kerajaan Islam dan kerajaan non Islam. Dalam kerajaan Islam, sejahat-jahatnya raja/sultan, mereka tetap menjadikan Syariat Islam sebagai rujukan utamanya. Sementara kerajaan non Islam, sumber UU diambil dari pikiran dan kepentingan raja beserta nenek-moyangnya.

(C). Abu Al Jauza (mula-mula mengutip perkataan saya):
”Dalam dialognya, Abu Al Jauza ditanya tentang keadaan di Indonesia yang tidak berlaku sistem Islami. Kata dia, semua itu hanya soal nama saja; bisa jadi namanya tidak Islami, tapi perilakunya Islami; atau namanya Islami tapi perilakunya tidak Islami. Wah, kalau begini caranya berarti kita telah mengikari kedudukan lafazh dalam kehidupan ini. Masya Allah. Apa gunanya Allah menyebut dirinya memiliki Nama-nama dan Sifat yang indah? Apa gunanya para ulama -begitu juga Abul Jauza’- selalu memulai pembahasan dengan definisi-definisi (ta’rifat)? Ya jelas ada perbedaan di balik nama-nama itu”

Yang saya katakan adalah :

“Yang menentukan status hukum adalah hakekatnya, bukan sekedar namanya. Antum pasti tahu, bahwa seandainya seorang muslim melakukan amalan kekfuran (akbar), maka ia pun terancam akan kekufuran akbar. Begitu juga dengan sebuah negara. Meskipun satu negara mencantumkan asas Islam sebagai dasar negaranya, namun jika kenyataannya malah banyak mengadopsi undang-undang kafir, bisa jadi negara tersebut bukan negara Islam. Status negara Islam bukanlah sekedar pencatuman asas, namun realitas hukum dan syi’ar-syi’arnya yang utama yang berlaku dalam negara tersebut” [selesai].

Dia mengomentari apa yang tidak saya katakan. Belajar memperhatikan perkataan adalah salah satu modal utama dalam berkomentar. Yang menjadi point penting dalam perkataan saya di atas adalah kalimat yang saya cetak tebal. Ini adalah kaedah ushul yang penting bahwasannya ibrah (dalam hukum) hanyalah diambil pada hakekat dan maknanya, bukan sekedar penamaannya saja. Apakah saudara Waskito benar-benar asing dengan bahasan ini ?. Jika iya, tidaklah terlalu mengherankan bagi saya.
Terkait dengan hal tersebut, maka jika ada orang yang menyatakan satu negara itu berhukum dengan hukum Islam, sebagai orang yang dibekali pengetahuan tentu tidak begitu saja mengaminkan perkataan tersebut tanpa berusaha mencari tahu hakekat ‘hukum Islam’ yang dimaksudkan. Contoh kecilnya,…. jika negara Raafidlah Iran mengklaim mereka berhukum dengan hukum Islam, apakah itu akan kita aminkan begitu saja ?. Saya tidak pernah mengatakan bahwa hukum di Indonesia ini adalah hukum yang berdasarkan syari’at Islam. Namun yang pernah saya katakan adalah, hukum yang ada di Indonesia bercampur antara hukum Allah dan bukan hukum Allah. Sama seperti hukum yang diterapkan oleh Al-Ma’muun di eranya…. tercampur hukum Allah dan bukan hukum Allah.

Saya sama sekali tidak mengingkari kedudukan lafadh seperti angan-angannya. Dan justru, secara tidak langsung saya menekankan pentingnya pengertian lafadh-lafadh syari’at dalam menghukumi sesuatu hal, karena ia akan dikembalikan pada terminologi isthilahiy-nya. Jika kita telah paham terminologi ishthilahiy-nya, maka dengan berubahnya lafadh/nama dari suatu hal, kita tetap dapat menghukumi dengan berpegang pada definisi ishthilahi-nya tersebut.
Terakhir, saya berdoa agar Allah menambahkan ilmu kepada saudara Waskito dan menghilangkan sifat isti’jal-nya pada permasalahan yang tidak ia ketahui.

KOMENTAR: Amin Allahumma amin, syukran jazakumullah khair Ustadz atas doanya. Semoga Allah juga menambahkan ilmu yang haq kepada Antum, sehingga bisa menjadi pendukung terdepan prinsip akidah Daulah Islamiyah di pentas dunia. Amin.
Sekarang begini saja, karena kita bicara dalam konteks Indonesia. Bagaimana pendapat Antum tentang sikap pemerintah Indonesia yang pada tahun 1949-1962 lalu memerangi ide sebagian pejuang Islam yang meminta hak otonomi untuk menegakkan Daarul Islam? Itu sajalah sebagai tafsiran atas perkataan yang Antum sampaikan itu. Apakah negara yang memerangi keinginan sebagian rakyatnya untuk hidup secara Islami, hal itu layak disebut sebagai Daulah Islamiyah? Mohon pencerahan.

(D). Abu Al Jauza (mula-mula mengutip perkataan saya):

”Terkait hadits di atas…pemimpin yang tidak mengambil petunjuk Nabi dan tidak memimpin berdasarkan Sunnah beliau…hal itu jangan ditafsirkan sebagai pemimpin yang tidak menerapkan Syariat Islam. Penafsiran demikian salah. Alasannya, kalau ada pemimpin yang memimpin bukan di atas Syariat Islam, berarti dia memimpin di atas sistem jahiliyah (non Islam)……”
”Hadits tadi bukan maksudnya kepada pemimpin-pemimpin di atas sistem non Syariat Islam; seperti yang umumnya diyakini kawan-kawan Salafi. Hadits tadi mengarahnya ke sistem kerajaan Islam. Singkat kata, Syariat Islam masih bisa menerima kedudukan sistem kerajaan Islam. Hadits-hadits yang serupa itu maknanya kesana. [selesai kutipan].

Komentar saudara Waskito ini memang menyedihkan, dan – maaf – : ‘sok tahu’. Berikut hadits yang dimaksud :
”…. Tidak mengambil petunjuk dengan petunjukku” ; adalah dalam hal ’ilmu. ”Tidak mengambil sunnah dengan sunnahku” ; adalah dalam hal amal. Maknanya adalah bahwa pemimpin-pemimpin tersebut tidak mengambil Al-Qur’an dan As-Sunnah (dalam menjalankan kekuasannya)” [Mirqatul-Mafaatih Syarh Misykaatil-Mashaabih juz 5 hal. 113; Maktabah Al-Misykah].

Adalah sangat memaksakan diri jika saudara Waskito mengatakan bahwa para pemimpin yang tidak mengambil petunjukku, dan tidak mengambil sunnah dengan sunnahku maknanya adalah pemimpin berpegang dengan syari’at Islam. Ini sangat bertentangan dengan dhahir hadits. Sebuah fallacy! Orang yang tidak mengambil petunjuk dan sunnah Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam tentu saja dinamakan orang yang tidak berhukum dengan syari’at Allah.

Hanya saja perintah mendengar dan taat dalam hadits di atas ditaqyid dalam hadits lain, yaitu selama pemimpin tersebut tidak terjatuh dalam kekafiran dan/atau masih menegakkan shalat. Jelas sebenarnya….

Kalau memang saudara Waskito itu merasa benar dengan penafsirannya atas hadits tersebut, saya boleh minta tolong agar dibawakan lafadh perkataan ulama yang menjelaskannya dengan lafadh Arabic-nya (agar bisa di-cross check) dan di kitab apa.

KOMENTAR:
Jangan terburu berprasangka, wahai Ustadz Abu Al Jauza. Bukankah kita sudah sepakat, bahwa seseorang yang berbuat bid’ah, tidak boleh langsung dituduh sebagai ahli bid’ah; bahwa orang yang berbuat kekufuran, tidak boleh langsung divonis kufur; bahwa seseorang yang berbuat syirik, tidak boleh langsung disebut musyrik? Bukankah hal ini termasuk salah satu manhaj akidah Ahlus Sunnah?
Kalau ada amir/sultan/malik yang melanggar aturan Islam pada hal-hal tertentu, dan tetap menjalankan aturan Islam pada MAYORITAS masalah yang ada; mereka tidak boleh disebut sebagai amir/sultan/malik yang jahiliyah atau kufur. Kita cukup mengatakannya, mereka pemimpin yang bermaksiat. Kecuali, kalau mereka telah mengubah hukum Allah, lalu diganti hukum yang lain, maka para ulama menyebut hal ini sebagai kufur. Contoh, Syaikh Ibnu Baz menyebut tidak berhukum kepada hukum Allah sebagai salah satu pintu pembatal iman. Ulama-ulama lain juga berkata begitu.
Para sultan dalam mayoritas sejarah Islam, kita sepakat bahwa kepemimpinan mereka tidak ideal; karena berbeda dengan apa yang dijalankan oleh Khulafaur Rasyidin. Tetapi mereka tetap imam-imam kaum Muslimin, mereka bagian dari sejarah kita, bukan sejarah kekufuran. Sikap pelanggaran mereka atas Syariat Islam, akan menjadi tanggung-jawab mereka sendiri di hadapan Allah. Tetapi kaum Muslimin tidak pernah menuduh mereka sebagai pemimpin kufur yang mengingkari Syariat Nabi Saw. Tidak demikian. Kecuali pada kaum Khawarij yang sering mengkafir-kafirkan.
Bukti mudah, bahwa para raja-raja Muslim itu sudah “tidak mengambil petunjukku” dan “tidak mengambil sunnahku”. Menurut petunjuk Nabi, beliau tidak menunjuk pemimpin pengganti beliau, sehingga hal itu dikuasakan kepada kaum Muslimin sendiri untuk memilih pemimpin mereka. Kemudian, Nabi tidak mewariskan kekuasaan kepada anak keturunannya. Dua hal ini (menunjuk pemimpin pengganti dan mewariskan kekuasaan) tidak sesuai dengan Syariat Nabi Saw.
Perhatikan perkataan Abu Al Jauza ini: “Orang yang tidak mengambil petunjuk dan sunnah Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam tentu saja dinamakan orang yang tidak berhukum dengan syari’at Allah.”
Sekali lagi, tidak mengambil petunjuk dan Sunnah Nabi itu, dalam seluruh masalah yang ada, atau hanya dalam masalah-masalah tertentu saja? Itu kan persoalannya. Kalau mereka ingkar terhadap Syariat Nabi dalam keseluruhan masalah, jelas mereka adalah pemimpin kafir. Tetapi kalau mereka masih menjalankan sebagian besar amanat Syariat, dan melakukan pelanggaran pada masalah-masalah tertentu (sifat minoritas); mereka tetap diaku sebagai pemimpin Islami. Kita wajib berimam kepadanya dalam shalat berjamaah dan shalat Id, dan berimam kepadanya dalam Jihad; tidak peduli apakah mereka adil atau fajir.
Nah, keyakinan demikian inilah sebenarnya yang kerap disebut Al Jamaah, yaitu bersatunya kaum Muslimin di atas Al Haq (Syariat Islam) seperti perkataan populer dari Ibnu Mas’ud Ra itu. Meskipun pemimpin zhalim, selagi dia masih menjalankan mayoritas amanat Syariat Islam, maka tidak boleh menyebutnya sebagai pemimpin kafir.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas salah dan kekurangan. Khushusan untuk Abu Al Jauza, mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Walhamdulillahi Rabbil ‘alamiin.

 

 

 

AMW.

Sumber: https://abisyakir.wordpress.com/2011/09/03/ulil-amri-dan-ketaatan-politik-ummat/

Comments

comments

Share Button
(Visited 2,337 times, 7 visits today)