Pemimpin Tidak Boleh Dikritik?

Umar bin Khattan ra ketika sedang khutbah Jum’at pernah ditanya oleh seorang jamaah di sela-sela khutbah.

“Yaa Amirul Mukminin…bolehkah saya bertanya sesuatu?”

“Boleh…” jawab Umar.

“Tampaknya Amirul Mukminin memakai baju baru hari ini. Apakah ini fasilitas negara?”

“Tidak. Ini baju pemberian anakku,” jawab Umar.

Bayangkan di sela-sela khutbah yang ditanya apakah baju baru yang dikenakan Umar ra itu adalah fasilitas negara atau tidak?

Umar tidak menjawab:

“Kamu tidak tahu betapa susahnya mengurus negara sampai bertanya masalah pakaian saya.”

atau

“Apa yang sudah kamu berikan kepada negara, jangan mengkritik dulu kerjaannya.”

atau

“Kalau di posisi saya belum tentu kamu bisa lebih baik dari saya.”

Tidak, Umar ra tidak menjawab seperti. Dia tahu rakyatnya punya hak bertanya bagaimana cara dia menjalankan pemerintahan. Umar ra pun senang diperlakukan seperti itu, karena berarti akan memperbaiki kalau ada kesalahan dalam menjalan pemerintahan.

Lain halnya dengan pemerintahan di Indonesia sekarang.

Ketika idolanya menang menjadi pemimpin, maka haram mengkritik idolanya tersebut. Kalau dikritik maka akan muncul kalimat-kalimat seperti ini:

“Kalau kamu di posisi dia, belum tentu kamu bisa.”

Itu namanya membandingkan apel dengan jeruk. Kita yang cuma pegawai kantor biasa, dibandingkan dengan yang punya kesempatan menjadi pemimpin negara. Apakah hanya orang-orang selevel pemimpin, wakil rakyat, dsb yang bisa mengkritik pemimpin? Sedangkan rakyat terima apa adanya saja. Ini namanya rakyat yang masih bermental dijajah.

“Apa kontribusimu terhadap negara? Sampai berani-beraninya mengkritik pemimpin negara?”

Loh kami-kami ini juga ikut berkontribusi. Bayar pajak, bekerja di pasar, kantor, sekolah, dsb. Kontribusi seperti apa yang sampeyan inginkan. Kontribusi dana kampanye? Menang-mentang kami rakyat kecil, tidak dianggap kontribusi apa-apa terhadap negara? Teganya dikau.

“Sudahlah…pemimpin sudah terpilih. Itu karena taqdir Allah jua. Biarkanlah dia bekerja dengan tenang.”

Ini negara demokrasi. Setelah pemimpin terpilih bukan berarti rakyat lepas tangan. Rakyat harus terus-menerus menagih janji-janji pada masa kampanye dulu. Memang ada perwakilan rakyat yang kadangkala tidak memuaskan rakyat dalam mengontrol pemerintah. Rakyat yang tidak puas bisa mengkritik pemerintah, bisa menunjukkan ketidakpuasannya melalui medsos. Medsos itu kekuatannya bukan main loh.

“Tapi itukan ghibah namanya? Kan tidak boleh?”

Siapa bilang tidak boleh? Ghibah mengenai pemimpin adalah salah satu ghibah yang dibolehkan.

“Tapi kamu mengkritik pemimpin pakai acara memaki-maki.”

Ini yang perlu diperbaiki. Tapi banyak juga yang mengkritik dengan cara santun. Jangan hanya tidak ingin pemimpin idolanya dikritik, semua yang mengkritik pemimpin dimasukkan ke dalam bakul yang sama. Sebenarnya mereka-mereka yang memilih pemimpin ini merasa malu dalam hati karena salah pilih. Cuma tidak mau mengaku saja, sehingga muncul kalimat-kalimat di atas. Mereka menjadi taqlid buta. Tidak menjadi kritis lagi.

Comments

comments

Share Button
(Visited 210 times, 1 visits today)