Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama Minus Pluralisme

KEMAJEMUKAN agama dan kepercayaan di Indonesia adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditolak. Ia telah menjadi bagian yang telah terintegrasi sejak mula bersamaan dengan lahirnya bangsa ini.

Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila sejak berdirinya negara ini, perbincangan mengenai hubungan antar-agama dan peran negara di dalam hubungan itu telah menjadi perbincangan awal.

Lahirnya Piagam Jakarta yang menjadi dasar lahirnya Pancasila dan UUD 1945 juga telah memuat gagasan-gagasan tentang kemajemukan ini.

Salah satunya tercermin dalam sila pertama dalam rumusan Pancasila versi Piagam Jakarta yang kemudian menjadi kontroversial setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sila ini adalah sila yang telah menyadari adanya kemajemukan itu.

Sila yang dimaksud di atas berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.” Pada tanggal 18 Agustus 1945, bunyi sila ini berubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang bertahan hingga kini. Munculnya kalimat awal hingga terjadi perubahan tidak terlepas dari isu kemajemukan beragama di Indonesia.

Kemunculan kalimat pertama dipicu oleh suatu dorongan kenyataan bahwa banyak agama di negeri ini hingga harus didasarkan pada prinsip “ketuhanan”—tanpa embel-embel “Tuhan” dengan sifat seperti apa, namun harus ada perlakuan istimewa kepada kelompok mayoritas, yaitu umat Islam.

Mereka hendaknya diberi keleluasaan untuk menjalankan keyakinannya, termasuk keyakinan-keyakinan yang berkait dengan urusan publik yang hanya bisa dijalankan dengan difasilitasi negara.
Rupanya pemikiran ini belum sepenuhnya diterima oleh elit pemimpin saat itu hingga harus dihapus hak keistimewaan untuk umat Islam.

Kata-katanya berubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang hanya menegaskan bahwa Indonesia adalah negara berdasar ketuhanan, bukan negara sekuler yang tidak mengakui keterlibatan agama dalam penyelenggaraan negara.

Kesadaran akan kemajemukan agama yang sudah ada di Indonesia sejak awal berdirinya negara ini tentu mendorong negara untuk menjadikan isu ini sebagai perhatian.

Kemajemukan yang ada harus dikelola dengan baik. Bila tidak dikelola kemajemukan ini akan menjadi kontra-produktif dengan visi pembangunan negara. Kemajemukan memang seperti pisau bermata dua. Dia bisa menjadi sesuatu yang mendukung berkembangnya negara, tapi juga bisa menghambat. Mendukung ketika agama-agama itu menjadi kekuatan supportif untuk mendukung berbagai cita-cita pendirian negara ini; dan menghambat bila agama malah menjadi sumber konflik primordial yang menghabiskan energi hanya untuk mengatasinya.

Hingga tahun 1980-an gagasan-gagasan tentang bagaimana menangani kemajemukan untuk mewujudkan kerukunan antar-umat beragama merupakan gagasan yang mendapat dukungan dari berbagai pemimpin agama. Formula yang ditawarkan dikenal dengan istilah “toleransi beragama”.

Istilah ini mengacu pada kontrol tindakan sosial terhadap penganut agama yang berbeda.
Semasa Orde Baru, konsep toleransi inilah yang paling sering menjadi acuan untuk mengelola kemajemukan beragama. Sampai pada taraf tertentu konsep ini cukup mendapat sambutan positif.

Bahkan gagasan ini mendapatkan dukungan dari hampir semua pemuka agama. Kerukunan pun secara relatif dapat diwujudkan. Walaupun karena ada usaha-usaha penyebaran agama tertentu di daerah-daerah yang sebelumnya telah menganut agama yang berbeda, ketegangan antar-umat beragama tidak bisa dihindarkan sepenuhnya.

Dalam beberapa kasus, minoritas Muslim tak bisa mendirikan masjid, begitu pula sebaliknya, kasus penolakan pembangunan gereja baru. Mestinya, sudah cukup diredam potensi konfliknya melalui SKB 2 Menteri tentang pendirian rumah ibadah.

Belum lagi kerusuhan masal yang semula dipicu oleh masalah konflik etnik kemudian sampai membawa-bawa nama agama seperti kerusuhan yang terjadi di Sampit Kalteng antara etnik Madura dengan Dayak tahun 2001 dan Kerusuhan Poso Sulsel tahun 1998 dan 2000 yang akar-akarnya sudah muncul sejak tahun 1995-an, serta kerusuhan Ambon tahun 1999.

Kembali maraknya berbagai konflik dan anarkisme yang mengatasnamakan agama, terutama setelah Orde Baru runtuh menyebabkan muncul gagasan-gagasan baru untuk mengatasi konflik-konflik atas nama agama ini demi terwujudnya kerukunan yang sangat dibutuhkan untuk menciptakan stabilitas demi tercapainya misi pembangunan.

Gagasan ini adalah gagasan yang ingin mencoba memindahkan domain penanganan hubungan antar-agama dari ranah sosial kepada ranah teologis. Secara teoretis pendekatan ini sering disebut sebagai “pluralisme agama”. Dasar-dasar wacana mengenai gagasan ini, di kalangan Muslim sudah ditemukan dalam tulisan-tulisan Nurcholish Madjid yang tersebar dalam berbagai bukunya sejak tahun 80-an.

Gagasan pluralisme agama sebagai solusi untuk menciptakan kerukunan beragama ini kemudian populer setelah Era Reformasi dan menjadi pemikiran mainstream untuk menangani masalah-masalah hubungan antar-agama. Hampir dalam setiap kajian, diskusi, seminar, dan bahkan riset-riset tentang kerukunan beragama, teori ini selalu menjadi landasan teori yang dianggap paling memadai dibandingkan teori “toleransi” yang dikenal sebelumnya yang hanya berdimensi sosial.

Evaluasi terhadap Pendekatan Pluralisme Agama

Per definisi, teori “pluralisme agama” ini sesungguhnya memiliki beberapa pengertian. Dalam Routledge Encyclopedia of Philosophy seperti dikutip Budi Munawar-Rachman, misalnya, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pluralisme agama” bisa salah satu dari makna-makna berikut ini: 1) As the name of the woldview according to which one’s religion is not the sole and exclusive source of thruth, and thus that at least some truths and true values exist in other religions. 2) As acceptance of the concept that two or more religion with mutually exclusive truth claim are equally valid. This posture often emphasizes religion’s common aspects; 3) Sometimes as a synonym for ecumenism, i.e., the promotion of some level of unity, co-operation, and improved understanding between different religions or different denominations within a single religion; 4) And as synonym for religious tolerance, which is condition of harmonious co-existence between, adherents of different religions or religious denominations. (Rahman, 2011: 188)

Dalam satu pengertian, pluralisme agama ini bisa semakna dengan “toleransi” agama. Akan tetapi, dalam teori yang dikembangkan di Indonesia pasca-Orde Baru “pluralisme agama” yang dimaksud bukan toleransi, karena teori ini sendiri muncul sebagai kritik terhadap konsep “toleransi” yang sebelumnya dijadikan sandaran teoretis dalam penanganan masalah-masalah hubungan antar-umat beragama.

Konsep toleransi dianggap tidak fundamental sehingga pendekatannya justru harus langsung masuk ke dalam tataran konsep teologis. Oleh sebab itu, makana pluralisme yang dimaksud adalah: pertama, pengakuan atas kebenaran setiap agama sehingga tidak ada truth claim secara eksklusif atas kebenaran agama sendiri dari setiap pemeluk agama; dan kedua, pengakuan bahwa setiap agama bersatu dalam pengalaman esoteris, walaupun yang terlihat secara eksoteris berbeda-beda (transcendent unity of religion).

Gagasan tentang pluralisme agama berlainan agak berlainan dengan toleransi antar-umat beragama. Apabila toleransi antar-umat beragama berkaitan dengan hubungan sosial antar-umat beragama, sementara pandangan tentang pluralisme pendekatannya lebih doktrinal dan teologis, sekalipun sama-sama ingin mewujudkan hidup beragama yang dapat saling berdampingan. (Alkaf, 2011: 203; Rachman 2011: 210).

Di kalangan umat Islam, ketika gagasan ini digulirkan tahun 1980-an oleh Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, Djohan Effendi, dan lain-lain kontroversi sudah terjadi. Apalagi kemudian ketika secara lebih terbuka dipopulerkan oleh gerakan-gerakan Islam Liberal setelah tahun 2000-an, kontroversinya semakin menguat. Puncak dari kontroversi ini adalah ketika terbit fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2005 tentang haramnya Sekularisme, Pluralisme, dan Liberalisme yang sering secara nyinyir disingkat menjadi “Sepilis”. Karena lahir dari kontroversi, fatwa inipun tidak sepi juga dari kontroversi. Pihak-pihak pendukung gagasan “pluralisme agama” juga tidak diam. Mereka segera menerbitkan tulisan, baik buku maupun artikel-artikel di jurnal dan koran-koran, untuk membela pandangan mereka dan menganggap fatwa MUI telah salah.

Pihak MUI dan para pendukungnya pun tetap bertahan dengan pandangan mereka. Oleh sebab itu, hingga saat ini masalah “pluralisme agama” ini tetap masih kontroversial. Tulisan ini tidak akan membahas lebih jauh mengenai kontroversi teori ini di Indonesia. Akan lebih bermakna dan tidak tendensius apabila kita lihat secara objektif bagaimana dampak penggunaan teori ini dalam konteks penyadaran pentingnya menciptakan kerukunan di tengah umat beragama, terutama dari pengalaman umat Islam.

SEBAGAI aktivis yang terjun langsung berhadapan dengan masyarakat, penulis justru menyaksikan dan mengalami sendiri pendekatan “pluralisme agama” untuk menciptakan kesadaran hidup berdampingan dengan agama lain, justru malah kontra-produktif, apalagi ketika yang membawanya pemerintah. Banyak kerugian yang dialami pemerintah dalam hal ini.

Pertama, karena pendekatan “pluralisme agama” ini berdimensi teologis, maka isu yang dimunculkan menjadi sangat sensitif. Memahamkan umat beragama agar menerima pandangan-pandangan pluralisme justru menabrak doktrin-doktrin agama yang diajarkan oleh para propagandis agama.

Di satu sisi “pluralisme” memaksa setiap pemeluk agama untuk melepaskan klaim kebenaran atas agama yang dianutnya, sementara setiap hari para pendakwah agama selalu mengajarkan bahwa agama merekalah yang paling pantas untuk dianut. Secara sosiologis, kedekatan para propagandis (baca: pendakwah) kepada masyarakat jauh melebihi para pengusung gagasan “pluralisme” yang lebih banyak berbicara di media-media yang terlampau formal dan jauh dari masyarakat.

Oleh sebab itu, hampir bisa dipastikan bahwa gagasan ini akan segera mendapatkan penolakan dari para pendakwah dan penganut agama sendiri.

Kedua, alih-alih gagasan ini diterima dengan baik sebagai alternatif dalam menyelesaikan kasus hubungan antar-agama; justru malah datangnya teori ini menimbulkan ketegangan baru di dalam tubuh umat beragama. Ketegangan itu terjadi antara penganut agama dengan pengusung gagasan “pluralisme” yang tidak pernah terjadi sebelumnya.

Sebelum teori ini digadang-gadang, gagasan tentang toleransi beragama masih relatif dapat diterima oleh para pemimpin agama. Siapa yang membawa gagasan “toleransi” masih disambut secara positif. Bahkan, para pemimpin agama secara sukarela mencari argumen-argumen agama untuk menguatkan gagasan itu, karena sejatinya tawaran toleransi tidak merusak struktur teologis yang dibangun oleh agama masing-masing. Tuntutan toleransi hanya sebatas kegiatan sosial yang tidak serigid pola-bangun teologis. Akan tetapi, ketika gagasan “pluralisme” ditawarkan segera muncul penolakan, baik bersifat reaktif maupun lebih terstruktur. Kemunculannya malah menjadi “musuh baru” umat beragama. Oleh sebab itu, tidak mengherankan bila kemudian malah muncul gerakan yang secara terang-terangan menolak “pluralisme” ini. Munculnya gerakan ini bukan karena para penganut agama tidak mau menghormati agama lain, melainkan karena gagasan pluralisme dianggap akan merusak kepercayaan yang mereka pegang selama ini.

Sebagai sebuah “isme”, gagasan “pluralisme” ini juga malah membentuk kelompok baru pendukungnya. Mereka mengikatkan diri dengan konstruk teologi yang sama, yaitu penerimaan terhadap “pluralisme”.

Ketika gagasan yang semestinya menjadi faktor kohesif di antara penganut agama-agama yang telah ada malah menciptakan “kelompok baru”, maka gagasan ini pada hakikatnya malah menciptakan “agama baru” yang problemnya sama dengan agama yang telah ada sebelumnya.

Contoh yang paling tidak bisa ditolak adalah peristiwa bentrok antara masa FPI dengan masa yang menamakan diri AKKBB (Aliansi Kebangsaan untuk Kemajemukan Beragama dan Berkeyakinan) pada 1 Juni 2008 di sekitar Monas. Bentrokan ini bukan antara penganut agama A dan B, melainkan antara penolak gagasan “pluralisme” (FPI) dan pendukungnya (AKKBB).

Ketiga, ketika pengambil kebijakan—dalam hal ini pemerintah—ikut mendukung gagasan pluralisme agama ini, pemerintah pun ikut kena getahnya. Posisi pemerintah sebagai representasi negara sebetulnya sangat ideal sebagai “penengah” dalam menyelesaikan berbagai kasus hubungan antar-agama. Akan tetapi, ketika pilihan pemerintah adalah mendukung gagasan “pluralisme agama”, kini pemerintah ikut dalam pusara konflik itu sendiri.

Pemerintah tidak bisa memainkan peran sebagai mediator. Setiap usaha-usaha pemerintah untuk mengadakan dialog antar-umat beragama, mengumpulkan para pemimpin agama, mengadakan pelatihan, dan sebagainya selalu dicurigai sebagai usaha-usaha untuk memaksakan paham pluralisme agama ke tengah umat beragama. Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila FKUB yang digagas pemerintah sering dicurigai sebagai agen pemikiran “pluralisme agama” yang harus ditolak. Apalagi fatwa MUI tahun 2005 hingga saat ini menjadi semakin kuat dipegang oleh sebagian besar umat Islam.

Pengalaman penulis di lapangan menemukan setiap kali ada agenda-agenda dialog antar-umat beragama yang digagas pemerintah, terutama melalui FKUB, selalu dicurigai sebagai usaha untuk “merusak” agama melalui pemaksaan paham “pluralisme” agama.

Bahkan seringkali usaha-usaha pemerintah merajut harmoni antar-umat beragama dimentahkan oleh kecurigaan para pemimpin agama. Tentu saja, ini akan menjadi kesulitan lain dalam usaha-usaha mewujudkan harmoni di antar-agama.

Kembali kepada “Toleransi”

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sesungguhnya bagi pemangku kebijakan seperti pemerintah mengelola perbedaan-perbedaan agama sesungguhnya cukup berhenti pada teori “toleransi” yang berfokus pada kohesi sosial, bukan teologis. Sudah pasti, secara teologis, setiap agama akan saling menyalahkan agama lain secara teologis dan masing-masing akan mengklaim kebenaran agamanya sendiri. Akan tetapi, keyakinan-keyakinan teologis yang saling menyalahkan itu tidak boleh sampai mewujud dalam hubungan sosial yang saling mengasikan. Tentu dalam hal ini setiap agama harus menahan diri untuk tetap menghormati keyakinan dan kepercayaan yang berbeda walaupun yang dihormatinya itu dianggap ketidakbenaran dalam perspektif keyakinannya.

Dengan pendekatan “toleransi” yang sudah dipraktikkan selama ratusan tahun sepanjang sejarah kekuasaan manusia, kerukunan antar-umat beragama dan kohesi sosial dapat diwujudkan oleh pemerintah yang berkuasa tanpa kecurigaan pihak penguasa akan merusak kepercayaan dan keyakinan agama yang tengah dianut oleh mereka. Kalaupun masih terjadi konflik-konflik horizontal yang sering mengatasnamakan agama, biasanya bukan semata-mata masalah perbedaan agama yang menjadi sebabnya. Ada faktor-faktor lain seperti kesenjangan ekonomi dan sosial, ketidakadilan politik, dan sebagainya yang mendorong identitas keberagamaan dijadikan topeng dan alasan untuk berkonflik dengan pihak lain.

Hal-hal semacam ini di Indonesia ditemukan dalam kasus-kasus konflik yang terjadi di Ambon, Poso, Sampit, dan sebagainya. Persoalan yang terjadi bukan semata-mata karena agama yang berbeda sehingga belum tentu bisa diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan teologis seperti pendekatan “pluralisme agama”.

Bila pendekatan “toleransi” yang digunakan, maka jikapun akan memanfaatkan doktrin-doktrin teologis tidak perlu membuat formula dan tafsir-tafsir teologis baru yang hanya akan menimbulkan kontroversi dan ketegangan baru dalam hubungan antar-agama dan antar-keyakinan.

Paling tidak prinsip-prinsi dasar teologis setiap agama memberikan ruang sangat besar untuk menghormati hak hidup kepercayaan dan agama-agama lain.

Memang dalam setiap agama ada ajaran semacam “misi”, “zending”, “dakwah, dan semisalnya sebagai konsekwensi dari klaim atas kebenaran eksklusif setiap agama. Tapi tidak pernah terdengar bahwa sifat dari ajaran-ajaran itu memaksa dengan cara apa saja.

Ajaran-ajaran tentang keharusan menyebarkan keyakinan dalam setiap agama sifatnya adalah “penyiaran” dan “tawaran” bukan paksaan. Model ajaran semacam ini sama sekali tidak akan mengganggu kohesi sosial sepanjang cara-cara komunikasi yang dilakukan tidak kasar dan melukai hati audiennya. Penyampaian dakwah atau misi yang kasar sudah pasti akan juga dianggap sebagai kesalahan dalam metode penyampaian kebenaran kepada orang lain. Oleh sebab itu, walaupun ada ajaran “misi” dan “dakwah” dalam setiap agama, secara sosial tidak akan mengganggu hubungan antar-manusia. Wallâhu A’lamu bi Al-Shawwâb.*

Oleh: Tiar Anwar Bachtiar

Penulis adalah Ketua Umum PP Pemuda Persatuan Islam (PERSIS)

http://www.hidayatullah.com/artikel/tsaqafah/read/2015/06/09/71560/mewujudkan-kerukunan-umat-beragama-minus-pluralisme-1.html

http://www.hidayatullah.com/artikel/tsaqafah/read/2015/06/09/71567/mewujudkan-kerukunan-umat-beragama-minus-pluralisme-2.html

Comments

comments

Share Button
(Visited 139 times, 1 visits today)