Jangan Percaya OPINI, Buka Semua Proses Penyelidikan

SAVE APBD DKI

1. Kita harus dorong keterbukaan…agar korupsi hilang…#SaveAPBD_DKI

2. Sangat mungkin ada permainan anggaran maka jangan ditutup masalah ini. #SaveAPBD_DKI

3. Buka semua proses ke publik agar ada akuntabilitas dan pengawasan publik di kemudian hari. #SaveAPBD_DKI

4. Jangan percaya opini..percayalah proses penyelidikan resmi. #SaveAPBD_DKI

5. Hak Angket dan penyelidikan KPK dan POLRI adalah instrumen resmi. #SaveAPBD_DKI

6. Kalau media hanya bisa tunjuk satu PT dengan alamat palsu. Tapi penyelidikan resmi bisa buka semua segi. #SaveAPBD_DKI

7. Mulailah mempercayai lembaga2 yang kita tunjuk dan kita gaji.supaya ada arti demokrasi.. #SaveAPBD_DKI

8. Untuk itulah kita berkonstitusi…sebab kalau tidak opini bisa jadi tirani. #SaveAPBD_DKI

9. Pada akhirnya Indonesia adalah negara hukum…berdasar Pancasila dan UUD45.. #SaveAPBD_DKI

10. Semua proses ada tahapannya dan tahapan itu ada dasar hukumnya..yang menyimpang pasti ketahuan. #SaveAPBD_DKI

11. Terutama anggaran…menarik karena #ahok mendasarkan pada e-budgeting .#SaveAPBD_DKI

12. Hanya Pemerintah (eksekutif) yang boleh mengusulkan APBN/APBD .DPR/D hanya ikut membahas #SaveAPBD_DKI

13. Dalam pembahasan itulah muncul perbedaan paham dan lobby. Itu sah dan legal. #SaveAPBD_DKI

14. Setelah lobby dan kompromi maka lahirlah kesepakatan…kesepakatan itu sah dan legal. #SaveAPBD_DKI

15. Sebab meski hanya eksekutif yang punya hak mengajukan Rancangan APBD tapi persetujuan dilakukan bersama. #SaveAPBD_DKI

16. Maka dari itu tidak mungkin ada APBD dua versi…versi Pemda dan atau versi DPRD itu mustahil.. #SaveAPBD_DKI

17. Sekarang ada dua versi…dan Ahok telah menuduh bahwa yg versi DPRD ada dana siluman. #SaveAPBD_DKI

18. Tentu DPRD marah karena semua rapat anggaran dilakukan terbuka dan setiap halaman ada pengesahan. #SaveAPBD_DKI

19. Dalam tradisi legislasi..termasuk legislasi APBD pasti ada lembar pengesahan…#SaveAPBD_DKI

20. San apa yang telah ditandatangani bersama adalah yang sah…itu syarat UU..#SaveAPBD_DKI

21. Kalau ada perencanaan yang menyimpang…gubernur masih punya kuasa menggagalkan. #SaveAPBD_DKI

22. Tapi justru..”persetujuan bersama” dalam bahasa UU untuk menjamin agar anggaran APBN/D aspiratif. #SaveAPBD_DKI

23. Eksekutif boleh mengatakan bahwa kami yang legal atau benar…tapi untuk apa rakyat memilih DPRD?#SaveAPBD_DKI

24. Bukankah rakyat berkata dalam kotak suara, “He, aku pilih kamu jadi anggota DPR/D agar mengawasi uang besar…#SaveAPBD_DKI

25. Dan uang besar itu dibelanjakan oleh eksekutif…sejak perencanaan diawasi agar aspiratif..#SaveAPBD_DKI

26. APBD dKI adalah APBD terbesar SE Indonesai…73,8 Trilyun rupiah…#SaveAPBD_DKI

27. NTB kampung saya yg penduduknya setengahnya DKI APBD-nya kurang Rp. 3 Trilyun. #SaveAPBD_DKI

28. APBD DKI sekitar 26 kali APBD NTB sementara penduduknya hanya 2 kali lipat…#SaveAPBD_DKI

29. Itu adalah data terakhir 2014 dan 2015…ngerti kan perasaanku?…hehe…

30. Maka marilah kita terbuka dan bertanggung jawab…#SaveAPBD_DKI

31. Proses penyelidikan Harus dibuka…#SaveAPBD_DKI

32. Tuduhan maling dan rampok harus dibuktikan…#SaveAPBD_DKI

33. Jangan ada dusta di antara angka dan data-data…#SaveAPBD_DKI

34. Mari bersatu selamatkan uang rakyat…#SaveAPBD_DKI

*dari twitter @Fahrihamzah (6/3/2015)

Sumber: http://www.pkspiyungan.org/2015/03/jangan-percaya-opini-buka-semua-proses.html

Comments

comments

Share Button
(Visited 65 times, 1 visits today)